Personel Polres Kolaka Utara dan Polsek, Amankan Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kabupaten Kolut

    Tribratanewspolreskolut.com – Kepolisian Resor Kolaka Utara dan Jajaran Polsek Polres Kolaka Utara melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa Asosiasi pedagang kaki lima Kolaka Utara di  Stard dari Masjid Agung By Pass Lasusua Kab.Kolaka Utara menuju Bundaran Tugu Kelapa, Kantor Dinas Dispenda Kab.Kolaka Utara dan terakhir Kantor DPRD Kab.Kolaka Utara, Senin, (29-7-2019) jam 10.00 Wita.

Adapun issu yang di angkat yaitu Mendesak kepada pemerintah daerah untuk merubah atau merifisi kembali aturan yang telah di buat, Meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kolaka Utara dan Dinas terkait untuk meninjau kembali peraturan daerah yang memberatkan kami sebagai pedagang kaki lima dalam menentukan besaran pajak yang ditarik kepada pelaku usaha, Pedagang kaki lima suda menjadi identitas budaya, maka suda seharusnya dilindungi dan diberdayakan bukan di sekat melalui peraturan daerah yang sangat memberatkan kami.

Aksi unjuk rasa dilanjutkan ke kantor Dispenda Kabupaten kolaka utara, melakukan orasi menolak rencana penerapan pajak 10 % yang dirasa memberatkan para pengusaha rumah makan dan restoran, selajutnya massa di terima oleh Kabid Pajak Daerah Jiding,SE didampingi oleh Waka Polres KolakaUtara Kompol Nurdin,S.Sos,MM dan Kasat Intelkam Polres Kolaka Utara Iptu Muhammad Saleh,S.M dan perwakilan pedagang dari 15 Kecamatan yang ada di Kab.Kolaka Utara, adapun penyampaian dari Dinas Dispenda adalah, Aspirasi akan di sampaikan kepada Bupati Kolaka Utara pihak Dispenda cuma menjalankan aturan,Pihak Dispenda sudah 2 kali melakukan kegiatan sosialisasi masalah pajak kepada para pedagang kaki lima Kolaka Utara dan sudah di jelaskan dengan gamblang dan jelas,.Pihak Dinas Dispenda mengucapkan terima kasih kepada asosiasi pedagang kaki lima Kolaka Utara karena masih peduli kepada pemerintah Kab.Kolaka Utara karena pembangunan tidak terlepas dari pajak,Pihak Dinas Dispenda Kolaka Utara hanya sebagai Fasilitator, Dengan adanya aksi hari ini mudah – mudahan dapat menghasilkan kesepakatan dan tidak dirugikan,Mengenai pajak 10 % bukan kewenangan Dinas Dispenda Kab.Kolaka Utara

 

Setelah melakukan Orasi di kantor Dispenda Kabupaten Kolaka Utara Masa yang mengatasnamakan dari Asosiasi pedagang kaki lima Kolaka Utara berlanjut ke kanror DPRD Kabupaten Kolaka Utara, melakukan orasi serupa dan membakar keranda mayat sebagai simbol matinya rasa keadilan, selanjutnya di lakukan pertemuan dengan Wakil ketua DPRD Kab.Kolaka Utara Surahman,S.Ag bersama anggota Buhari,S.Kel.M.Si, Nasrullah Amri,S.Th.I, Mustamrin Saleh,SP, Azis,S.Sos , H.Muslimin, Ansar Ahosa,S.Sos, Kanna,SH,MH dan perwakilan para pengunjuk rasa, adapun hasil pertemuan adalah mereka m,enuntut Dari pihak DPRD Kab.Kolut memberi apresiasi kepada pengunjuk rasa karena berlangsung damai,Pihak DPRD Kab.Kolut akan memperjuangkan asosiasi pedagang kaki lima Kolaka Utara dan kami akan berada di garda terdepan dalam mengawal permasalahan tersebut,Rencana pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 pihak DPRD Kab.Kolaka Utara akan mengundang pihak Dispenda Kab.Kolaka Utara, Biro hukum, Kesra, Dinas Pariwisata dan perwakilan asosiasi pedagang kaki lima untuk diskusi mencarikan solusi tentang permasalahan tersebut,Yang berhak mencabut perda bukan DPRD tapi kementerian dalam negeri karena dalam penetapan perda banyak melalui proses yang di lalui dan perundang undangan dan semua masukan dari pengunjuk rasa akan di tangani secepatnya.

Dalam aksi tersebut ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kolaka Utara saudara Yunus mengatakan bawah aksi yang dilaksanakan sebagai bentuk aksi protes kepada pihak Dinas Dispenda Kab.Kolaka Utara tentang akan di berlakukannya penerapan pajak kepada pemilik rumah makan dan restoran yang dirasakan sangat memberatkan oleh para pengusaha rumah makan dan restroran yang ada di Kab.Kolaka Utara. Kegiatan aksi berjalan dengan aman.

 

 

Related Posts